Di Indonesia, foto wisuda kerap disambut bak perayaan agung yang menandakan “tiket resmi” menuju kesuksesan. Orang tua pun terbiasa berkata, “Kalau sudah sarjana, hidup aman,” seakan ijazah adalah jaminan pamungkas. Namun, di balik kemegahan toga, seringkali ada kesenjangan antara titel di kertas dan keahlian di lapangan.
Kita melihat tren universitas yang mempromosikan program kilat atau fast track, seolah waktu kuliah adalah hambatan yang harus dipangkas. Mahasiswa pun berbondong-bondong mengejar titel tanpa banyak mempedulikan isi kepala. Ironisnya, sebagian besar dari mereka baru sadar “ada yang hilang” ketika tiba di dunia kerja.
Begitu melamar kerja, lulusan instan sering kewalahan mengerjakan soal ujian masuk yang menguji logika dan keahlian. Bukan sekali-dua kali, perusahaan mengeluh: “Nilai IPK tinggi, tapi tak tahu cara bikin laporan keuangan sederhana.” Di sisi lain, lulusan otodidak yang menguasai skill tertentu justru tersingkir karena tak punya ijazah. Fenomena inilah yang mengundang pertanyaan kritis: apakah kuliah hanya sekadar ajang mengoleksi predikat akademik?
Tulisan ini akan menelusuri sisi satir dari industri perguruan tinggi dan pasar kerja. Kita mulai dari kampus yang bergeser fungsinya menjadi “tukang cetak gelar,” lalu menjenguk cara HRD merekrut berdasarkan sampul, bukan isi.
Kampus: Lembaga Pendidikan, Bukan Pabrik Tenaga Kerja
Pertama, kita harus memisahkan hakikat perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan kebutuhan industri akan tenaga kerja. Universitas didirikan untuk menumbuhkan pemikiran kritis, membangun karakter ilmiah, dan memperluas cakrawala pengetahuan—bukan sekadar mencetak buruh berkualitas.
Kenyataannya, banyak kampus ala kadarnya bermunculan dengan nama megah dan janji manis. Program wisuda cepat dari kampus abal-abal adalah jawaban bagi mahasiswa yang ingin “S.T.” di CV sebelum usia 22. Sistem SKS dijadikan rubrik: skripsi dibuat via “tukang jahit” Rp 5 juta-an, magang di perusahaan fiktif milik dosen, dan kehadiran kuliah diganti selfie di depan ruang kelas.
Si Budi, seorang mahasiswa, berkata kepada temannya, “Aku bayar lebih mahal, tapi bisa lulus setahun lebih cepat, lho!” Temannya pun menimpali, “Serius? Terus, kualitas kuliah gimana?” Inilah sinyal bahwa proses belajar dipadatkan, terkadang mengorbankan mutu pendidikan.
Tidak jarang, kampus-kampus ini justru merancang kurikulum yang dangkal. Tujuannya satu: memudahkan mahasiswa lulus tepat waktu dengan nilai bagus, sehingga reputasi kampus berkilau.
Di satu sisi, mahasiswa senang, “Yes, cepat lulus, bisa segera kerja!” Namun, di hari pertama masuk perusahaan, banyak yang terpukul karena ternyata pengetahuan dasar mereka masih compang-camping. Keadaan ini melanggengkan istilah “tukang cetak ijazah”, di mana proses pendidikan lebih menekankan kuantitas kelulusan ketimbang kualitas.
Sebagai contoh, Jurusan “Sains Data” mulai ditawarkan di beberapa tempat. Namun, laboratoriumnya hanya punya komputer jadul dan paket perangkat lunak lawas. Lulusan jurusan itu pun bingung ketika diminta menjelaskan konsep machine learning, sebab mayoritas mata kuliah lebih banyak berceramah ketimbang praktik. Akhirnya, mahasiswa sekadar menghafal definisi tanpa tahu cara implementasinya.
Efisiensi HRD: Menyortir Kandidat Berdasar Ijazah
Di bagian penerimaan karyawan perusahaan umumnya di Indonesia, HRD seringkali dibombardir ratusan lamaran. Maka, mereka pun memakai shortcut: “Minimal S1,” “IPK di atas 3,00,” dan istilah-istilah lain yang kadang menafikan kemampuan nyata. Di balik meja, seorang HRD berkata kepada rekannya, “Nih, dia lulusan Universitas X, pasti oke,” tanpa sempat memverifikasi portofolionya. Cara ini memang memudahkan seleksi awal, tapi juga menutup kesempatan bagi mereka yang kompeten tanpa titel mentereng.
Padahal, banyak lulusan SMA memiliki soft skill yang terasah lewat pengalaman di lapangan. Namun, HRD tak punya waktu menilai kompetensi secara mendalam, sehingga melihat ijazah sebagai shortcut. Seperti memilih makanan di aplikasi ojek online: Anda hanya melihat rating bintang, tanpa mencicipi rasa aslinya.
Akibatnya, perusahaan kadang merekrut lulusan dengan gelar panjang tapi pengetahuan cetek. Sebaliknya, kandidat berpengalaman lapangan lima tahun tersingkir karena hanya jebolan SMA atau diploma. Contoh absurd ini terlihat saat lulusan S1 Sastra Arab dipilih menjadi staff keuangan karena “IPK 3,8,” sedangkan lulusan SMK Akuntansi berpengalaman tiga tahun harus gigit jari. Pastinya, hal itu menunjukkan bahwa sistem rekrutmen kita belum mencerminkan penilaian berbasis kemampuan sebenarnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia kerja kita cenderung menilai buku dari sampulnya. “Asal S1, pasti lebih oke,” begitu simpul banyak rekruter.
Gelar vs. Kompetensi—Pertarungan Semu di Dunia Kerja
Di media sosial seperti LinkedIn, kita sering melihat parade gelar S2, S3, bahkan tumpukan sertifikat. Tidak jarang, postingan semacam itu berhenti di titik pamer, tanpa korelasi nyata dengan prestasi kerja.
“Bro, gue baru lulus S2, udah bisa jadi expert marketing lah ya,” ujar Ali pada teman kampusnya. Gegas, si teman berseloroh, “Expert di LinkedIn atau di dunia nyata nih?”
Padahal, kerap kali keahlian mereka justru minim. Sebut saja Dika, lulusan S2 Marketing dari kampus ternama yang kesulitan membedakan branding dan advertising. Ketika bos meminta strategi pemasaran lengkap, ia cuma menjiplak artikel “5 Tips Pengusaha Sukses” dari blog berbahasa inggris, atau bahkan cuma tanya ChatGPT.
Di pasal 1 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, gelar akademik didefinisikan sebagai “penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan”. Tidak ada satu pun frasa yang menyebut “bukti kompetensi profesional”. Artinya, gelar hanyalah cap bahwa seseorang telah melewati rangkaian ujian, menyelesaikan skripsi, dan memenuhi SKS.
Fenomena ini menjadi lucu ketika orang-orang dengan gelar setinggi langit justru kalah saing oleh autodidak yang serius belajar lewat tutorial online. Seorang tukang desain lepas tanpa ijazah bisa meraup klien internasional karena portofolionya menyakinkan. Sementara lulusan S1 Desain Komunikasi Visual yang IPK-nya 3,9 hanya tampil keren di profile picture. Inilah potret reality check: nama besar kampus tidak secara otomatis penting di mata pasar, jika tak diiringi bukti nyata kompetensi.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang baik dari mengambil satu sisi secara ekstrim, entah dengan mengatakan istilah-istilah “Yang penting Sarjana aja dulu” atau “Sarjana cuma ngerti Teori doang“. Penting bagi kita untuk mencapai keseimbangan antara pencapaian akademik dan juga kompetensi yang diperoleh dari pengalaman di dunia nyata.
Profesi Terproteksi: Ketika Gelar Menjadi Wajib
Tentu, ada profesi yang membutuhkan gelar dan lisensi resmi, seperti insinyur, dokter, apoteker, atau notaris. Dalam kasus ini, gelar sarjana dan lanjutannya memang wajib ditempuh supaya kompetensi dan standar keselamatan masyarakat terpenuhi. Tidak ada orang waras yang mau dioperasi jantung oleh “dokter abal-abal” yang mempelajari ilmunya dari YouTube.
Namun, di luar profesi teregulasi, keharusan bergelar ini jadi kabur. Tak sedikit perusahaan yang mengharuskan minimal S1 untuk posisi entry-level, padahal tugasnya sangat basic. Lulusan SMK jagonya di lapangan pun kadang tak dihiraukan, hanya karena tak memiliki “S1” di kolom pendidikan.
“Mas, kalau kita rekrut nggak punya ijazah, mau kamu?” seorang bawahan bertanya si Bima di kantin. Bima pun terbahak, “Ya ogah, lah. Kita kan bisa rekrut yang minimal S1!” Di sinilah gelar berfungsi sebagai perlindungan publik, bukan sekadar simbol kebanggaan pribadi.
Fenomena semacam itu menimbulkan kesenjangan di pasar tenaga kerja. Orang-orang yang unggul praktik tapi miskin gelar kalah bersaing dengan calon karyawan bermodal titel, walau isi kepala masih samar. Akhirnya, menjadi wajar bila lulusan “pabrik ijazah” pun bisa melenggang masuk ke posisi tertentu, meski kinerjanya belum teruji. Kita seakan lupa bahwa gelar akademik hanya salah satu tolok ukur—bukan jaminan mutu absolut.
Menimbang Ulang Makna Gelar
Indonesia telah berubah jadi pasar gelar, di mana ijazah adalah kartu member VIP untuk masuk klub eksklusif bernama “Pengangguran Banyak Acara”. Di sini, the rules are simple:
- S1 = syarat administratif masuk kerja
- S2 = syarat biar dikira pinter
- S3 = syarat jadi influencer dan pembicara
Kampus terus memproduksi lulusan, perusahaan terus ngejar brand image, dan kompetensi asli teronggok di gudang sampah. Kita semua paham: Gelar itu seperti SIM—wajib punya, tapi nggak menjamin bisa nyetir.
Mahasiswa atau pekerja juga harus sadar: tumpukan gelar tak menjamin keberhasilan tanpa kompetensi. Bukan berarti gelar itu sia-sia, tapi semestinya ia menjadi bukti proses belajar, bukan hanya “stiker mahal” di CV. Jika kita tetap bergantung pada logika formalitas, generasi lulusan instan akan memadati pasar kerja, dan “kompetensi karatan” terus beranak-pinak. Di tengah persaingan global, hal ini tentu mengkhawatirkan.
Akhirnya, kembalikan fungsi ijazah sebagai penanda perjalanan belajar, bukan sekadar syarat checklist korporat. Semoga kita lekas berbenah, agar generasi penerus tak lagi terperangkap dalam “pemujaan ijazah kosong.” Bagaimanapun, masa depan bangsa bergantung pada manusianya, bukan semata-mata pada selembar kertas yang menyebut dirinya “S1”, “S2”, atau “S3.”