Profesi akuntan di Indonesia dulunya dianggap puncak dari kemampuan mengelola data keuangan, sekaligus koki dari integritas bisnis. Namun, jika kita menelusuri kondisi lapangan, berstatus S1 Akuntansi bukan lagi jaminan mutlak bahwa lulusan mampu mengeksekusi audit menyeluruh atau mencegah kecurangan laporan.
Sebagian besar mahasiswa akuntansi tentu membayangkan diri mereka kelak menjadi “pilar keuangan” yang menentukan kebijakan perusahaan. Namun, sering kali pekerjaan nyata pertama mereka cuma entri data ke software akuntansi atau mencocokkan kuitansi manual.
“Gue kira bakal belajar forensic accounting ala FBI,” lanjut Si Andi, “Nyatanya, gue sibuk cuci gudang invoice setumpuk sampai mata jereng.” Di sinilah mulai terlihat jurang antara apa yang diajarkan di bangku kuliah dan realitas yang menumpuk di meja kerja.
S1 Akuntansi seharusnya memberi fondasi kokoh mengenai teori laporan keuangan, PSAK, dan standardisasi internasional lainnya. Lalu PPAk—yang katanya tiket menuju akuntan profesional—menambahkan bobot etika dan kompetensi teknis lanjutan.
Namun, setelah lulus, ekspektasi sering pecah berantakan saat para lulusan melihat pengumuman lowongan: “Cari fresh graduate, IPK minimal 3,5, siap kerja di luar kota, jobdesc: data entry & pajak bulanan.” Betapa kontrasnya jika dibandingkan biaya kuliah seharga mobil dan harapan jadi “pejabat keuangan.”
Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana diskriminasi strata pendidikan turut memperparah ketimpangan antara lulusan “bergengsi” dan mereka yang hanya punya modal ijazah biasa.
Kasta Pendidikan Akuntansi, “Lo Alumni Mana?”
Begitu melamar kerja, beberapa perusahaan punya satu pertanyaan sakral: “Lo alumni mana?” Bagi lulusan universitas ternama, mungkin ini kesempatan emas. Bagi lulusan swasta kecil, ini jadi tembok penjagaan yang sukar ditembus. Sering muncul cerita satir tentang teman yang IPK 2,8 dari kampus top dapat posisi auditor junior, sementara IPK 3,5 dari kampus daerah cuma diterima jadi admin “buru-buru.”
“Ada klienku, kantor perkebunan sawit besar. Mereka cuma mau lulusan UI, UGM, atau universitas luar negeri,” cerita Si Adit setelah sebulan jadi perekrut di KAP. Padahal kalau soal software entri jurnal, lulusan kampus swasta pun bisa lebih luwes dan tangkas karena diajari di kampus. Ironisnya, budaya “kasta kampus” ini melahirkan diskriminasi yang hampir tak terbantahkan. Makin tinggi reputasi kampus, makin cepat pula jalur promosi, meski lulusan itu mungkin belum tentu mengerti seluk-beluk akuntansi pajak.
Hal ini mengundang tanda tanya mendasar: Apakah benar lulusan perguruan tinggi top otomatis lebih kompeten, atau hanya lebih beruntung secara sosial? Masih banyak lulusan SMK Akuntansi yang cakap, hafal e-faktur, mampu bikin laporan penjualan lengkap, tapi tertahan di posisi entri data bergaji di bawah UMR, sementara lulusan S1 bergengsi duduk manis di divisi audit. Di mata klien, akuntan seharusnya dinilai dari kecakapan kerja nyata, bukan sekadar embel-embel kampus.
Begitu pula dengan lulusan PPAk. Ada PPAk dari kampus biasa yang tiap hari bergumul dengan data riil, tapi kalah saing dari lulusan Chartered Accountant (CA) kampus top yang portofolionya didukung nama beken.
“Kata bos gue, kalo S1 dari UI plus CA, pasti jempolan,” sindir Si Budi. Padahal, apa gunanya teori menumpuk jika tak tahu cara menolak perintah markup teman sekantor?
Persegregasian macam ini menjadi benih ketidakadilan yang ketara dalam karier seorang akuntan. Nah, selanjutnya kita akan menyorot sisi yang lebih gelap lagi: sisi moral dan stigma “kambing hitam” saat fraud melanda.
Tekanan Fraud, “Mau Idealistik atau Dipecat?”
Profesi akuntan sering digembar-gemborkan sebagai “benteng terakhir” dalam korporasi. Di sisi lain, direksi yang nakal juga menjadikan akuntan sebagai kedok manis, agar laporan tahunan kelihatan wangi. “Di kantor gue, bos nagih: ‘Kita butuh labanya naik 20%. Bikin rapih, ya,’” tutur Si Gibran dengan raut masam. Situasi semacam ini menjerumuskan banyak akuntan ke persimpangan: menolak berarti cari musuh, mengiyakan berarti melanggar etika.
Tak jarang, akuntan muda memandang perintah atasan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Mereka takut dipecat, takut jadi bulan-bulanan. “Gue pernah nolak markup laba cuma 2%, langsung dipanggil ke ruangan bos. Dibilang nggak supportive,” ujar Si Budi, yang akhirnya merelakan pemotongan tunjangan. Ironinya, orang-orang di luar akan berpikir akuntan-lah dalang kesalahan, padahal bisa saja mereka hanya meneken permintaan direksi.
Kasus manipulasi laporan keuangan grup BUMN, swasta, hingga lembaga pemerintah tak jarang memampang nama akuntan di halaman pertama surat dakwaan. Berkali-kali kita jumpai “akuntan si Enron” atau “auditor si Evergrande” jadi sorotan media massa. Publik pun cenderung menuduh akuntan sebagai pelaku utama. Kenyataannya, kerap kali merekalah orang yang ditekan untuk tutup mulut atau “menyulap” angka agar sesuai keinginan manajemen.
Lisensi profesional Ak atau embel-embel CA belum tentu jadi tameng untuk membela kebenaran. Di beberapa firma, aturan internal malah mendorong staf akuntan untuk “mengamankan project” ketimbang “mengamankan moral.” Ini menciptakan siasat sistemik yang membuat akuntan tak punya daya. Di segmen berikut, kita akan beralih pada hantaman teknologi dan banjir lulusan: bagaimana mereka menambah beban mental di atas segala tekanan fraud ini.
Otomatisasi, Lonjakan Lulusan, dan Sempitnya Ruang
“Sekarang, kerjaan gue banyak diambil AI,” celetuk Si Adit usai menghadiri webinar akuntansi digital. Tak hyperbola, karena software Zahir, Accurate, atau ERP system canggih bisa mengeksekusi pencatatan, rekonsiliasi, bahkan tax reporting secara otomatis. Akuntan baru pun kerap terjebak di posisi “operator” yang cuma memantau apakah sistem error atau tidak. Di satu sisi, ini efisiensi, di sisi lain, pemangkasan staff jadi tak terelakkan.
Perkembangan ini bersamaan dengan banjirnya lulusan akuntansi di seluruh negeri. Universitas negeri, swasta, sampai kelas karyawan, semuanya memproduksi ribuan sarjana akuntansi per tahun. PPAk pun belakangan makin diminati, karena dianggap “kunci” keprofesian dan pintu menjadi auditor. Akibatnya, persaingan makin ketat, upah cenderung stagnan, dan banyak lulusan akhirnya menerima pekerjaan dengan deskripsi “mengerjakan laporan admin” tanpa pengembangan skill signifikan.
Persoalan ini tidak hanya merugikan akuntan, tapi juga menurunkan ekspektasi publik. Orang awam mungkin heran, “Katanya lulusan akuntansi sudah bejibun, kok masih ada kasus manipulasi laporan?” Tentu, karena punya banyak lulusan tak berarti punya banyak ahli. Belum lagi, kebanyakan dari mereka tadi malah berlomba-lomba menghindari kerja di lapangan dan lebih memilih posisi “aman” meski kurang menantang.
Di titik ini, potret akuntan mulai tergambar lengkap: lulusan banyak, beban fraud berat, otomatisasi menggerus jobdesc, dan stigma sosial tetap menghantui. Lalu, bagaimana profesi akuntan di negeri lain bertahan? Mungkinkah ada inspirasi yang kita bisa tiru dari tetangga regional atau Barat? Mari kita selik di bagian selanjutnya, membandingkan kondisi domestik dengan luar negeri yang konon lebih ketat menegakkan kode etik.
Menengok Sistem Global, “Akuntan Disiksa tapi Gajinya Sejahtera?”
Si B pernah bercerita, “Gue dengar di Singapura, lulusan akuntansi dituntut nasib lebih baik, meski ujiannya gila.” Memang, Chartered Accountant (CA) Singapura menuntut jam terbang dan ujian etika berlapis. Konon, jika terbukti menipu laporan, gelar CA bisa dicabut seumur hidup. Orang pun hati-hati: lebih baik dipecat daripada gelar CA digunting.
Di Amerika Serikat, Certified Public Accountant (CPA) memerlukan jam praktik dan lulus empat bagian ujian sulit. “Gue punya senior, dia gali setengah mati buat dapat CPA di New York,” lanjut Si B. “Tapi gajinya sepadan, katanya bisa 3-4 kali UMR-nya sana, plus dihormati kayak pengacara.” Satirnya, di Indonesia, PPAk belum sekuat itu. Rasanya, kita baru sekadar menempel satu gelar lagi di belakang nama.
Tak hanya itu, di banyak negara, akuntan ditegakkan sebagai “otoritas moral.” Sebuah firma akuntansi yang ketahuan main curang langsung habis reputasinya di pasar modal, klien pun kabur. Bandingkan dengan di sini: sering terjadi skandal, tapi firma masih beroperasi normal berkat “kenalan” atau sekedar revisi laporan. Bagi banyak akuntan muda, itu menumbuhkan rasa apatis. “Ngapain gue ribut-ribut integritas kalau kurang dukungan regulasi?” tanya Si A berulang-ulang.
Namun, bukan berarti kita tak mungkin berubah. Ada jalan lain: birokrasi ketat dengan sanksi tegas, dukungan pemerintah, dan penegakan kode etik yang menguntungkan akuntan jujur. “Jika Singapura bisa, kenapa kita enggak?” kata Si B, penuh optimisme. Persoalannya, kita butuh langkah besar untuk mengimbangi laju otomatisasi, menindak fraud, dan memperbaiki tatacara rekrutmen. Bagaimana wujud langkah itu? Kita akan merangkumnya di bagian terakhir.
Menuju Reformasi Profesi
Perubahannya tentu tak dapat instan. Pertama, kita harus memulai dari reformasi kurikulum S1 Akuntansi dan Program PPAk. Daripada fokus hafalan PSAK, kenapa tidak lebih banyak studi kasus nyata penipuan korporasi dan simulasi kebijakan etika? “Ya minimal punya satu mata kuliah, ‘Cara Ngomong NO ke Direksi Tanpa Kudeta,’ kali,” kelakar Si A. Pendidikan berbasis praktik semacam ini bisa mempertajam kepekaan lulusan menghadapi tekanan real di dunia kerja.
Organisasi profesi juga seharusnya membuka “Klinik Advokasi Akuntan.” Ini bukan lelucon. Sebab, banyak akuntan muda gentar menghadapi tekanan, butuh wadah bercerita tanpa takut dipecat. “Kalau lawyer punya PERADI, akuntan kenapa gak punya dewan advokasi kuat?” tanya Si Bambang yang sempat kena skors karena menolak perintah markup bos. Dukungan ini bisa meminimalkan kasus “kambing hitam” dan menjaga moralitas profesi.
Pemerintah dan pasar harus menekan perusahaan untuk lebih transparan. Bila sebuah firma akuntansi terlibat kecurangan, izin praktiknya dicabut, kliennya dilarang berinvestasi di bursa. Agresif? Mungkin. Tapi itulah yang membangun kepercayaan publik. Begitu pula perusahan yang memperkerjakan akuntan, mestinya tak sekadar menjadikan mereka “alat konfirmasi data,” melainkan mitra strategis.
Pada akhirnya, akuntan di negeri ini butuh ruang untuk naik kelas. Mereka bukan lagi “tukang input data” atau “kambing hitam” atas anomali keuangan. Harus ada keberanian bersama untuk reformasi total, dari universitas hingga kementerian terkait. Jangan sampai generasi akuntan berikutnya cuma menghabiskan waktu meneken laporan fiktif sembari takut dipecat. Saatnya menjadikan akuntan benar-benar pahlawan integritas finansial, bukan korban keadaan.