Banyak orang mengira, menempuh fasilitasi sertifikasi insinyur di Indonesia seribet mengeklaim asuransi. Kenyataannya, cukup lulus Sarjana Teknik (S.T.), lalu isi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP) sesuka hati—selesai sudah.
“Yang penting isi banyak poin, dijamin beres, Bro,” begitu kata Si Broto, teman saya yang baru menuntaskan PPI tanpa pernah menyentuh level proyek di atas perbaikan got kampung.
Tentu saja, konsep diwajibkan tetapi tidak wajib ini menyebalkan: kita punya Undang-Undang Keinsinyuran, tapi tak ada penalti bagi para S.T. yang bebas berkeliaran tanpa sertifikasi insinyur resmi.
Program Profesi Insinyur (PPI), yang katanya menjadi benteng penguji kompetensi, lebih mirip tatap muka seminar motivasi formalitas.
“Kami disuruh buat portofolio, ya sudah pinjam project foto punya sepupu,” seloroh Si Amin, seorang lulusan teknik sipil yang gemar selfie di bengkel las untuk menambah kesan “teknis.” Gambar, laporan, atau bukti kegiatan kerja bisa diatur dengan editing minimal—tak ada kewajiban menguji, misalnya, kemampuan menghitung momen lentur balok.
Ujungnya, lulusan PPI kerap melompat masuk ke proyek bernilai triliunan rupiah dengan bekal Dokumen Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Google, ChatGPT, dan Microsoft Word. Ibarat menguji seorang pilot tanpa simulasi pendaratan darurat, prosedur sertifikasi versi kita ya sebatas kumpulkan dokumen, presentasi cantik, lalu pulang bawa gelar.
“Kalau mau lebih cepat, bisa cari mentor yang sudah senior, cuma referensi doang,” akhirnya, kualitas insinyur pun dipertanyakan saat proyek jalan tol amblas diterjang hujan seminggu. Padahal, di laporan FAIP katanya jalan itu “curah hujan” sudah dihitung dan memakai metode “konstruksi tahan banjir.”
Kesimpulannya tajam bak paku cor: Sistem sertifikasi Indonesia berkutat di kasarnya “asal di laporan beres.” Tidak ada jaminan bahwa lulusan jalur ini mampu menaklukkan tantangan teknis, apalagi menjaga keselamatan publik. Jika dibiarkan, gelar insinyur bisa menjelma seperti suvenir—cantik di meja kerja, tapi kosong di lapangan. Tidakkah kita malu bila di era modern ini masih hidup dalam paradoks formalitas tak bermakna?
Kasta Insinyur: di Bawah UMR sampai Digaji Mewah
Berbicara soal penghasilan insinyur, realitasnya bagai menatap dua dunia yang berbeda. Ada insinyur sipil yang ketiban proyek “periuk nasi”—membangun ruko dan perumahan murah—dengan bayaran setara UMR.
“Saya ikut proyek di Bekasi, gajinya pas-pasan, bahkan sering kalah sama tukang cat,” keluh Si Darjat, yang harus rela menunda impian beli motor baru. Sedangkan di sektor migas dan industri kimia, insinyur justru bisa tinggal di apartemen mewah dengan fasilitas gym dan kolam renang.
Kondisi ini menciptakan kasta insinyur: ada yang duduk di pabrik petrokimia dengan safety allowance, dan ada yang terpaksa menjadi “kuli admin” di proyek koperasi.
Teman saya, sebut saja Si Mandra, berceloteh, “Bro, gue lulusan teknik sipil Undip, kok malah masang paving block arch-nya mandor?” Kenyataannya, lulusan kampus favorit pun bisa terseok di dunia lapangan jika masuk sektor yang margin profit-nya tipis. Celah ketimpangan itu menunjukkan betapa gaji seorang insinyur di Indonesia masih dibiarkan ditentukan pasar tanpa dukungan regulasi.
Lebih jauh, jika kita bandingkan dengan profesi lain di puncak piramida pendapatan, semisal dokter spesialis atau pengacara senior, gaji insinyur senior kerap tak ada apa-apanya. “Makanya, gue pindah jadi content creator, mas. Syuting pembangunan IKN bisa dapet ratusan juta setahun,” ujar Si Eddy sambil tersenyum kecut.
Padahal, di beberapa negara maju, gaji insinyur berpengalaman kerap melebihi penghasilan dokter, khususnya karena tanggung jawab infrastruktur dianggap vital bagi kelangsungan masyarakat.
Kesenjangan semacam ini tak hanya melemahkan motivasi lulusan baru, tapi juga memupuk stigma bahwa profesi insinyur minim apresiasi.
Risiko Kerja: K3 Formalitas, BPJS Sekadar Cerita
Bicara soal keselamatan kerja, seolah kita menonton drama sinetron berulang: K3 hanya dipasang saat ada bos besar datang meninjau. Setelahnya, helm dan rompi pun disimpan lagi dalam kontainer proyek. “Bro, helmnya ngga usah dipakai, panas,” kata mandor ke seorang insinyur muda di lapangan. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa keselamatan pekerja sering dikorbankan untuk mengejar deadline.
Padahal, BPJS Ketenagakerjaan bertugas mengganti rugi insiden dan kecelakaan. Namun, insinyur di Surabaya bercerita, “Gue jatuh dari scaffolding, bro. Patah tulang. Klaim BPJS butuh surat sakti dari kantor pusat, dan itu makan waktu berbulan-bulan!” Celakanya, surat semacam itu hampir mustahil keluar kecuali ia punya kenalan di level manajemen. Benar-benar nasib.
Kondisi ini mirip lampu lalu lintas di kota besar: ada tapi jarang dipatuhi. Signboard K3 jadi pajangan, sementara realita di lokasi proyek jauh dari yang tertulis. Ketika terjadi bencana—misal tanah longsor menimbun pekerja—barulah semua pihak ribut saling menyalahkan.
Toh, setelah dramanya mereda, resep lamanya berulang. Dengan budaya serba ringkih ini, mempertaruhkan nyawa demi proyek kadang terasa menyedihkan—ibarat jalan di batu terjal tanpa tali pengaman.
Fenomena Pabrik Ijazah: Insinyur Dicap “Ahli Gadungan”
Gempuran kampus teknik abal-abal kian memperkeruh nama baik keinsinyuran di mata publik. Ada kampus di pinggiran Jawa Tengah yang lab-nya cuma punya satu mikrometer dan sisa spare part mesin zaman 80-an.
“Gue pernah ke sana, cuma bayar dua juta, tugas akhir dibikinin, kelar,” tutur Si Rizal dengan nada prihatin. Alhasil, lulusan semacam ini terjun ke lapangan dengan teori setipis kertas nasi, langsung berceramah ke tukang bangunan “Ini cor harus begini, harus begitu.”
Belum lagi sertifikasi PPI yang tak ditegakkan ketat. Saya ingat cerita Si Tommy, seorang rekan di lokasi proyek: “Temen gue punya ‘SKK insinyur listrik madya’ padahal trafo pun belum pernah dia lihat.”
Menengok realita, kita menyadari betapa mudahnya menambahkan embel-embel profesional tanpa mekanisme verifikasi keahlian. Saat ada kegagalan desain, publik pun langsung menyimpulkan: “Ah, insinyur Indonesia memang ecek-ecek.”
Sayangnya, banyak insinyur betulan—kuliah sungguh-sungguh, magang, dan menimba pengalaman lapangan—ikut terkena getahnya.
“Bagaimana orang mau percaya sama kita, kalau banyak ‘insinyur siluman’ gentayangan?” keluh Si Viktor, mantan mahasiswa berprestasi teknik mesin ITS. Label “ahli gadungan” pun menempel ke seluruh lulusan teknik, tak pandang bulu. Nama baik pun tergerus dengan sendirinya karena ulah sistem beserta pelakunya.
Dilema utamanya: minim kontrol, banyak maunya. Semua pihak menuntut infrastruktur mumpuni, tetapi sertifikasi ketat tak dilaksanakan. Lulusan jelek dicap sama dengan lulusan baik. Padahal, profesi ini dulu diagungkan sebagai motor kemajuan zaman.
Insinyur Negara Lain: Sistem Sertifikasi Berdarah-darah
Andai kita melirik Jepang, keinsinyuran di sana bak tingkat “ninja” teknik: mereka magang dua tahun di berbagai proyek berat. Ujian kelulusan mencakup pemecahan masalah gempa, banjir, hingga tanggap darurat. “Saya pernah coba daftar,” ujar Si Ozan, yang kemudian menyerah karena syarat-syaratnya ketat dan tak ada toleransi portofolio “seadanya”. Lulusan tesertifikasinya bisa dihitung jari, tapi mereka diincar perusahaan top karena reputasinya terjaga.
Singapura juga tak kalah teguh—ujian final mencakup dispute resolution, manajemen risiko, dan desain efisiensi energi. “Kalau proyek ya harus detail, tak boleh pico lagi,” kata seorang rekan yang pernah ikut pelatihan di sana, merujuk pada kesalahan remeh. Kerap kali, insinyur junior di Singapura wajib hadapi sidang panel gabungan dari ahli akademik & industri. Jelas, tak ada celah untuk sekadar copy-paste laporan.
Engineers Australia (EA) pun menerapkan Continuing Professional Development (CPD) yang tak main-main: 150 jam per tahun, artinya kurang lebih tiga jam per minggu. Soal kehadiran dipantau, modul pelatihannya canggih, dan ada ujian mini saban bulan.
“Kalau lu malas, sertifikatmu siap melayang,” ujar Si Vina, WNI yang bekerja di Melbourne. Berkat sistem keras ini, infrastruktur Australia jarang terdengar runtuh mendadak akibat ketidaktahuan insinyur.
Sebaliknya, Indonesia kerap kali menampakkan eksotisme paper-based, birokrasi sembrono, dan presentasi ala kadarnya. Kita bercita-cita jadi raja infrastruktur Asia, tapi raja tanpa memastikan kualitas prajurit tentu konyol.
“Ya mau gimana, mas? ‘Kan budaya kita gotong royong, benerin belakangan,” seloroh seorang pejabat yang enggan disebut namanya.
Reformasi atau Hilangnya Martabat Profesi
Mau tak mau, kita harus menempuh jalan terjal reformasi. Pertama, hentikan formalitas PPI: sertakan modul uji teknis nyata—misal desain balok pratekan, analisis tahan gempa, plus inspeksi lapangan minimal enam bulan.
Kita perlu tindak keras kampus abal-abal: mereka harus tutup atau memperbaiki mutu laboratorium, tools, dan dosen.
Atur juga standar gaji insinyur setidaknya di atas UMR agar generasi muda tak kabur ke profesi lain melalui regulasi. Vietnam, misalnya, mewajibkan minimal pengalaman lima proyek sebelum menyandang gelar insinyur tingkat lanjut, disertai remunerasi yang sepadan.
Tak kalah penting: ketegasan regulasi K3 Konstruksi dan benefit asuransi. Setiap insinyur dan pekerja berhak atas lingkungan aman. Perusahaan yang lalai perlu kena hukuman denda atau tutup sebagaimana standar negara maju.
Reformasi ini dalam jangka pendek mungkin menyakitkan—banyak pihak enggan meninggalkan zona nyaman. Namun, jika tak dilakukan, profesi insinyur bisa bangkrut kepercayaan.
About the Author
